Menteri Keuangan, Agus Martowadojo mendukung rencana pembatasan premium pada masyarakat. Meskipun rencana pembatasan itu berkali-kali ditolak oleh DPR, pemrintah melalui ESDM dan Pertamina, berencana melakukan sosialisasi langsung pembatasan premium pada masyarakat terhitung per 1 Juli mendatang.
"Saya sangat merekomendasikan, karena awal rencana kita 1 April. Tapi kalau misalnya 1 Juli, saya juga setuju," kata Agus Martowadojo di Jakarta, Senin (30/5).Agus menyadari, kebijakan melakukan pembatasan premium ini akan mendapatkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun pemerintah katanya, akan terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya mengatur subsidi jenis energi ini. Salah satunya untuk menjaga agar APBN tetap sehat.
"Pemerintah akan tetap memperhatikan masyarakat miskin. Sedangkan subsidi sekarang ini bersifat umum, sehingga tidak efektif. Ada dana Rp200 triliun hanya untuk subsidi kita, kalau salah sasaran sayang sekali" kata Agus.
Kemenkeu kata Agus, sangat mendukung rencana kerja ESDM yang akan melakukan ujicoba pembatasan BBM premium. Pemetaan bersama pun telah disiapkan. Diketahui pengguna subsidi terbanyak berada di luar pulau Jawa, dengan jenis konsumsi terbesar premium dan solar.
"Kami yakin sudah dipelajari oleh Kementrian ESDM bersama dengan Bph Migas dan Pertamina , bagaimana melakukan segala upaya untuk membatasi penggunaan BBM," kata Agus.
Hingga bulan Mei 2011 pemerintah telah menyalurkan sebesar 15,46 juta kiloliter BBM bersubsidi yang terdiri dari premium, kerosene dan solar, dari kuota 38,59 juta KL dalam APBN 2011.
"Dari kuota BBM bersubsidi di tahun 2011 sebesar 38,59 juta KL, yang sudah terealisasi hingga 22 Mei mencapai 15,46 juta KL," ungkap Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Herawati Legowo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Senayan, Senin (30/5).
Rinciannya, jelas Evita, untuk BBM bersubsidi jenis premium sebesar 9,37 juta KL dari kuota 23,19 juta juta KL, kerosene 0,74 juta KL dari kuota 2,32 juta KL dan solar 5,35 juta KL dari kuota 13,08 juta KL.
"Untuk konsumsi BBM bersubsidi jenis premium dan solar di atas target jika dirata-ratakan per hari. Jika premiun targetnya 63,54 ribu KL per hari, maka realisasinya mencapai 66,06 ribu KL per hari. Sedangkan solar ditargetkan sebesar 35,85 ribu KL per hari, maka realisasinya 37,75 ribu KL per ahri," paparnya.
Kemudian untuk BBM jenis kerosene sebut Evita, konsumsinya di bawah target. Jika kuotanya per hari sebesar 6,34 ribu KL, maka realisasinya hanya 5,20 ribu KL. " Khusus konsumsi BBM bersubsidi jenis kerosene per hari di bawah quota yang ditargetkan," ucap Evita.
Pemerintah kata Evita, memperkirakan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akan terus mengalami peningkatan di setiap tahun jika tidak
dilakukan pengaturan penggunaannya. Diprediksi tahun 2012 nanti, konsumsi BBM bisa mencapai 45,6 juta Kiloliter.
"Diperkirakan konsumsi BBM tahun 2012 bisa mencapai 45,6 juta KL jika tidak dilakukan pengaturan penggunaan BBM bersubsidi. Sedangkan jika dilakukan, maka konsumsinya diperkirakan hanya berkisar 41,7 juta KL," ucapnya.
Dijelaskan Evita, untuk volume BBM bersubsidi tahun depan dipatok antara 41,6 hingga 45,6 juta KL. Masing-masing, Premium (25,2-27,8 juta KL), Solar (14,4-15,7 juta KL) dan Kerosene (2,1 juta KL). "Untuk volume BBM bersubsidi tahun depan kita siapkan antara dua opsi, antara 41,7 sampai 45,6 juta Kl," terangnya.
Disebutkan Evita, Volumen BBM bersubsidi untuk tahun 2012 tersebut mengacu pada konsumsi BBM bersubsidi 2011 yang diperkirakan mencapai 40 juta KL atau melebihi quota yang ditetapkan dalam APBN yang sebesar 38,59 juta KL.
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementrian Keuangan, Bambang Brodjonegoro nmengatakan pembahasan harga premium idealnya dilakukan pada pertengahan tahun ini saat dilakukan pembahasan APBN-P. Pembahasan itu dimaksudkan sebagai opsi untuk kebijakan subsidi BBM yang dinilai membebani alokasi anggaran pemerintah.
"Saat membahas APBN-P adalah waktu yang gampang. Saat Juli APBN-P dibahas, nanti akan ada keputusannya. Saat itu sudah opsi mana yang diambil," kata Bambang menjawab wartawan di Jakarta, Senin (30/5).
Dalam kesempatan yang sama, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2011, dari 38,59 juta kiloliter (KL) yang ditetapkan dalam APBN 2011, menjadi 40,20 juta KL.
"Ikhtisar prognosa volume BBM bersubsidi untuk RAPBN-P tahun 2011 sebesar 40,20 juta KL atau naik 4,1 persen dari volume yang telah ditetapkan dalam APBN 2011 sebesar 38,59 juta KL,’’ ungkap Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di gedung DPR, Senayan, Senin (30/5).
Tubagus merinci, untuk premium bertambah dari 23.190.505 menjadi 24.160.483 KL atau meningkat sekitar 4,1 persen. Sedangkan solar bertambah dari 13.094.952 menjadi 14.726.362 KL atau meningkat 4,8 persen.
‘’Penambahan ini hanya dilakukan pada BBM bersubsidi jenis premium dan solar, sedangkan minyak tanah tetap pada kuota semula yakni sebesar 2.315.599 KL,’’ terangnya.
Disebutkannya, perhitungan penambahan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN-P ini mengingat semakin meningkatnya penggunaan BBM bersubsidi akibat dari pertumbuhan penduduk, ekonomi, sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan kendaraan bermotor.
Terpisah, Pengamat ekonomi dari Econit Hendri Saparaini mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbukti, bahwa BBM premium dinikmati oleh 65 persen pengguna sepeda motor. Mereka dikategorikan sebagai masyarakat menengah ke bawah.
"Artinya kalau ada opsi kenaikan harga BBM subsidi, maka bisa dibayangkan dampaknya pada kelompok ini. Ada 65 persen bagian penduduk Indonesia yang terkenda dampaknya," kata Hendri.
Bicara masalah beban subsidi kata Hendri, seharusnya pemerintah bisa menekan angka kebocoran, ekspor ilegal dan lainnya. Sehingga pergolakan harga minyak dan penurunan produksi, tidak banyak ikut mempengaruhi harga subsidi di tengah masyarakat. "Sekarang justru pemerintah yang sering mengatakan kebocoran atau penjualan illegal. Inikan sudah membuktikan sebenarnya dia (BBM subsidi) ini tidak hanya dikonsumsi dalam negeri saja," kata Hendri.
Rendahnya harga subsidi ditingkat pemerintah, memang membuka peluang bagi beredarnya mafia penjualan BBM subsidi keluar negeri. Karena itu sebelum kebijakan untuk BBM diambil, ada baiknya kata Hendri pemerintah melakukan langkah-langkah efesiensi yang baik.
"Pemerintah akan tetap memperhatikan masyarakat miskin. Sedangkan subsidi sekarang ini bersifat umum, sehingga tidak efektif. Ada dana Rp200 triliun hanya untuk subsidi kita, kalau salah sasaran sayang sekali" kata Agus.
Kemenkeu kata Agus, sangat mendukung rencana kerja ESDM yang akan melakukan ujicoba pembatasan BBM premium. Pemetaan bersama pun telah disiapkan. Diketahui pengguna subsidi terbanyak berada di luar pulau Jawa, dengan jenis konsumsi terbesar premium dan solar.
"Kami yakin sudah dipelajari oleh Kementrian ESDM bersama dengan Bph Migas dan Pertamina , bagaimana melakukan segala upaya untuk membatasi penggunaan BBM," kata Agus.
Hingga bulan Mei 2011 pemerintah telah menyalurkan sebesar 15,46 juta kiloliter BBM bersubsidi yang terdiri dari premium, kerosene dan solar, dari kuota 38,59 juta KL dalam APBN 2011.
"Dari kuota BBM bersubsidi di tahun 2011 sebesar 38,59 juta KL, yang sudah terealisasi hingga 22 Mei mencapai 15,46 juta KL," ungkap Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Herawati Legowo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Senayan, Senin (30/5).
Rinciannya, jelas Evita, untuk BBM bersubsidi jenis premium sebesar 9,37 juta KL dari kuota 23,19 juta juta KL, kerosene 0,74 juta KL dari kuota 2,32 juta KL dan solar 5,35 juta KL dari kuota 13,08 juta KL.
"Untuk konsumsi BBM bersubsidi jenis premium dan solar di atas target jika dirata-ratakan per hari. Jika premiun targetnya 63,54 ribu KL per hari, maka realisasinya mencapai 66,06 ribu KL per hari. Sedangkan solar ditargetkan sebesar 35,85 ribu KL per hari, maka realisasinya 37,75 ribu KL per ahri," paparnya.
Kemudian untuk BBM jenis kerosene sebut Evita, konsumsinya di bawah target. Jika kuotanya per hari sebesar 6,34 ribu KL, maka realisasinya hanya 5,20 ribu KL. " Khusus konsumsi BBM bersubsidi jenis kerosene per hari di bawah quota yang ditargetkan," ucap Evita.
Pemerintah kata Evita, memperkirakan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akan terus mengalami peningkatan di setiap tahun jika tidak
dilakukan pengaturan penggunaannya. Diprediksi tahun 2012 nanti, konsumsi BBM bisa mencapai 45,6 juta Kiloliter.
"Diperkirakan konsumsi BBM tahun 2012 bisa mencapai 45,6 juta KL jika tidak dilakukan pengaturan penggunaan BBM bersubsidi. Sedangkan jika dilakukan, maka konsumsinya diperkirakan hanya berkisar 41,7 juta KL," ucapnya.
Dijelaskan Evita, untuk volume BBM bersubsidi tahun depan dipatok antara 41,6 hingga 45,6 juta KL. Masing-masing, Premium (25,2-27,8 juta KL), Solar (14,4-15,7 juta KL) dan Kerosene (2,1 juta KL). "Untuk volume BBM bersubsidi tahun depan kita siapkan antara dua opsi, antara 41,7 sampai 45,6 juta Kl," terangnya.
Disebutkan Evita, Volumen BBM bersubsidi untuk tahun 2012 tersebut mengacu pada konsumsi BBM bersubsidi 2011 yang diperkirakan mencapai 40 juta KL atau melebihi quota yang ditetapkan dalam APBN yang sebesar 38,59 juta KL.
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementrian Keuangan, Bambang Brodjonegoro nmengatakan pembahasan harga premium idealnya dilakukan pada pertengahan tahun ini saat dilakukan pembahasan APBN-P. Pembahasan itu dimaksudkan sebagai opsi untuk kebijakan subsidi BBM yang dinilai membebani alokasi anggaran pemerintah.
"Saat membahas APBN-P adalah waktu yang gampang. Saat Juli APBN-P dibahas, nanti akan ada keputusannya. Saat itu sudah opsi mana yang diambil," kata Bambang menjawab wartawan di Jakarta, Senin (30/5).
Dalam kesempatan yang sama, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2011, dari 38,59 juta kiloliter (KL) yang ditetapkan dalam APBN 2011, menjadi 40,20 juta KL.
"Ikhtisar prognosa volume BBM bersubsidi untuk RAPBN-P tahun 2011 sebesar 40,20 juta KL atau naik 4,1 persen dari volume yang telah ditetapkan dalam APBN 2011 sebesar 38,59 juta KL,’’ ungkap Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di gedung DPR, Senayan, Senin (30/5).
Tubagus merinci, untuk premium bertambah dari 23.190.505 menjadi 24.160.483 KL atau meningkat sekitar 4,1 persen. Sedangkan solar bertambah dari 13.094.952 menjadi 14.726.362 KL atau meningkat 4,8 persen.
‘’Penambahan ini hanya dilakukan pada BBM bersubsidi jenis premium dan solar, sedangkan minyak tanah tetap pada kuota semula yakni sebesar 2.315.599 KL,’’ terangnya.
Disebutkannya, perhitungan penambahan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN-P ini mengingat semakin meningkatnya penggunaan BBM bersubsidi akibat dari pertumbuhan penduduk, ekonomi, sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan kendaraan bermotor.
Terpisah, Pengamat ekonomi dari Econit Hendri Saparaini mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbukti, bahwa BBM premium dinikmati oleh 65 persen pengguna sepeda motor. Mereka dikategorikan sebagai masyarakat menengah ke bawah.
"Artinya kalau ada opsi kenaikan harga BBM subsidi, maka bisa dibayangkan dampaknya pada kelompok ini. Ada 65 persen bagian penduduk Indonesia yang terkenda dampaknya," kata Hendri.
Bicara masalah beban subsidi kata Hendri, seharusnya pemerintah bisa menekan angka kebocoran, ekspor ilegal dan lainnya. Sehingga pergolakan harga minyak dan penurunan produksi, tidak banyak ikut mempengaruhi harga subsidi di tengah masyarakat. "Sekarang justru pemerintah yang sering mengatakan kebocoran atau penjualan illegal. Inikan sudah membuktikan sebenarnya dia (BBM subsidi) ini tidak hanya dikonsumsi dalam negeri saja," kata Hendri.
Rendahnya harga subsidi ditingkat pemerintah, memang membuka peluang bagi beredarnya mafia penjualan BBM subsidi keluar negeri. Karena itu sebelum kebijakan untuk BBM diambil, ada baiknya kata Hendri pemerintah melakukan langkah-langkah efesiensi yang baik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar