Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Biaya Kesehatan Gratis dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat setempat.
"Sekarang ini baru sebatas peraturan bupati (Perbup), namun ke depan kami menginginkan ada perda tentang biaya kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat, dan diharapkan perda itu bisa mulai dijalankan tahun ini, agar memiliki landasan hukum yang kuat untuk dilaksanakan setiap tahun" kata Bupati Bangka Barat, Zuhri, Rabu (25/5).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah sudah menganggarkan Rp8 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2011 untuk biaya kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat dan dana itu akan terus ditambah jika program berobat gratisnya berjalan sesuai harapan.
"Mulai tahun ini, semua masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis baik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) maupun di setiap Puskesmas, bahkan biaya kesehatan gratis ini juga berlaku untuk pasien yang dirujuk karena mengalami sakit berat," ujarnya.
Bupati menegaskan, Perbub tentang kesehatan gratis ini terus disosialiasikan kepada masyarakat dan pihak rumah sakit serta seluruh Puskesmas yang tersebar di enam kecamatan di Bangka Barat.
"Dengan adanya biaya kesehatan gratis ini, diharapkan mampu meringankan beban biaya keluarga pasien yang mengalami sakit, terutama dari kalangan kurang mampu dan tidak ada lagi petugas kesehatan menolak pasien yang tidak punya biaya berobat," tegasnya.
Menurut dia, anggaran Rp8 miliar untuk kesehatan gratis tersebut diluar anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan diberlakukan bagi seluruh pasien yang sakit, baik dari warga mampu dan kurang mampu.
"Pos anggaran Jamkesda terpisah dari anggaran biaya kesehatan gratis, sehingga pemerintah daerah sudah mengelontorkan anggaran cukup besar untuk bidang kesehatan, jika dibandingkan dengan bidang lainnya," ujarnyanya tanpa menyebutkan total dana yang dikucurkan untuk kesehatan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar